Melawan Narasi Sinisme Politik

21Sep

Melawan Narasi Sinisme Politik

(Menyikapi Fenomena Cebong dan Kampret)

#BukaInspirasi

Memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, penggunaan kosakata cebong dan kampret semakin masif mengisi narasi-narasi politik di jagad media sosial.  Jamak diketahui, sebutan cebong dan kampret merujuk pada dua kubu besar dalam Pilpres 2019, yakni kubu Jokowi dan Kubu Prabowo. Tidak jelas, kapan sebutan yang mengolok-olok dan cenderung merendahkan ini berawal dan siapa yang memulai, tapi yang pasti sebutan cebong dan kampret telah mengkristal untuk membedakan identantitas dan labelisasi dari pendukung kedua kubu, dan kemudian diusung sebagai narasi kampanye satire dan sisnisme di media sosial.

Apapun sebutannya, cebong kontra kampret atau homonim lainnya yang dibenturkan seperti motor dengan kuda atau tempe dengan kardus,  merupakan labelisasi yang bertujuan untuk melecehkan satu sama lain. Labelisasi yang tidak sehat karena sarat prasangka dan kemudian mengkonstruksinya sebagai persepsi publik. Para cebonger, misalnya, melabel para kampreter sebagai kelompok sumbu pendek, radikal, otoriter, sok suci, barisan sakit hati, kelompok persekusi dan stigma konyol lainnya. Sedangkan para kampreter mempersepsikan para cebonger sebagai kelompok simpatisan PKI yang berbaur dengan kelompok sekuler, penista agama, keturunan China, antek Yahudi, penggemar dugem, pendukung LGBT dan prasangka lainnya. Warga netizen pun sadar atau tidak telah menjelma menjadi alat “public relations (PR) atau juru kampanye (jurkam), kalau tak ingin disebut propagandis bagi masing-masing kubu dalam presidential race.

Media sosial telah mengubah fenomena sosial dalam perilaku komunikasi. Dengan akun pribadi, setiap orang telah menjadi “PR” bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bahkan tanpa diminta netizen siap memosisikan diri menjadi relawan advocate atau menjadi “jurkam” partisan untuk  figur yang diidolakan.

Seperti halnya fenomena citizen journalism (jurnalisme warga) dimana masyarakat atau setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengumpulan informasi dan penyebaran berita, setiap warganet juga merasa berhak memainkan peran sebagai PR (selanjutnya sebut saja sebagai PR warga). Positif? Ya, dalam kehidupan demokrasi-partisipatoris. Bahkan di dalam korporasi,  jargon bahwa setiap karwawan adalah “PR”bagi perusahaannya adalah bentuk partisipasi aktif yang ideal dan sangat membantu tugas berat PR officer dalam tugas pokoknya membangun reputasi, memperkuat corporate branding dan menjaga corporate image.

Persoalannya menjadi lain ketika setiap orang memainkan peran sebagai PR warga atau “netizen jurkam” dalam pertarungan Pilpres di negara yang kehidupan demokrasinya belum cukup matang. Indonesia adalah studi kasus menarik untuk fenomena sosial-politik itu, dimana narasi-narasi kampanye politik yang disuarakan dalam posting  (tweet), comment,  atau pun retweet (share) dari kedua kubu penuh dengan prasangka dan sinisme.

Melalui PR warga, persepsi dikonstruksi atas dasar kebenaran subjektif (aspek emosional), dan lebih menonjol ketimbang kebenaran objektif (interpretasi rasional). Kebenaran bukan lagi soal fakta, data dan intrepretasi nalar. Siapa yang memenangkan perang persepsi streotip, dialah pemilik kebenaran. Perhatikanlah bagaimana pendukung kedua kubu lebih cenderung memainkan kampanye hitam ketimbang mendeliver pesan-pesan personal branding capres-cawapres maupun keunggulan ide dan diferensiasi gagasan dalam narasi politik. Sinisme politik antar kedua kubu pada akhirnya seperti penyerbukan putik dan benang sari yang menabur benih ujaran kebencian, black campaign dan praktik-praktik political spin lainnya dalam wujud  informasi manipulatif, hoax dan fake news.

Narasi streotip, stigma, dan sinisme yang berpotensi memantik kegaduhan sosial lebih cenderung dilakukan oleh warga netizen, walau tidak menutup kemungkinan juga didesain oleh mereka yang menyandang predikat praktisi PR atau profesional PR, baik dalam kapasitas pribadi sebagai simpatisan salah satu capres-cawapres, partisan partai atau konsultan politik.

Saya tidak mempersoalkan seorang praktisi PR ikut memainkan peran sebagai manajer kampanye, komunikator politik, bahkan sebagai influencer berbayar dalam politik pencitraan. Saya hanya mengingatkan insan PR termasuk diri saya sendiri bahwa etika profesi adalah standar moral yang tetap harus berada di atas kepentingan pragmatis. Nurani susungguhnya adalah etika absolut yang menjadi mata hati agar praktisi PR tidak terperosok ke dalam praktik spin doctor, yang kerap memanipulasi informasi dan mempraktikkan propaganda hitam. Praktisi PR partisan bersama-sama dengan praktisi PR independen diharapkan dapat menjadi panutan bagi PR warga bagaimana melakukan politik pencitraan yang elegan dan intelektual.

Insan PR dapat memainkan peran moral dengan menghidupkan budaya politik yang cerdas dan sehat, khususnya dengan mendorong praktik kampanye politik di tataran ideologi, gagasan dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh capres jika terpilih. Dan kini, saatnya kita melakukan perlawanan terhadap cerewetnya narasi-narasi sinisme yang berpotensi meretakkan kristal kebangsaan.

Mari kampanyekan Indonesia Bicara Baik melalui setiap kosakata, narasi dan aksi politik.  Kita butuh Indonesia damai berkelanjutan, karena sejatinya kita sadar NKRI tidak untuk satu masa, tapi sepanjang masa. #BukaInspirasi

https://www.bukalapak.com/hari-kemerdekaan-indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *